Komisi VI Tinjau Pasar Ya'ik dan Buluh Semarang

31-03-2016 / KOMISI VI

Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR meninjau pasar Yaik dan Buluh terkait program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank BUMN  dalam  pemberdayaan ekonomi masyarakat.

 

" Hasil pantauan kami di lapangan, program KUR  sudah berjalan dengan baik, meskipun ada kolateral (penjaminan) tetapi tidak terlalu signifikan. Mungkin pertimbangan Bank agar ada rasa tanggung jawab untuk mengembalikan" kata Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR Farid Al Fauzi, di pasar Yaik, Semarang, Rabu (30/3).

 

Menurut politisi F-Hanura ini, Bank BUMN ke depan seharusnya mempertimbangkan kembali mengenai kolateral, karena akan memberatkan rakyat kecil. Ke depan, pertimbangan bisnis yang telah mereka bangun juga dapat dijadikan acuan pemberian pinjaman,
" Hal ini akan saya sampaikan kepada para direksi BUMN pada saat rapat kerja nanti" ungkap politisi asal Dapil Jatim XI.

 

Mengenai relokasi pasar, kata Farid, penataan itu memang menjadi hak prerogatif pemda, tapi perlu diperhatikan, jangan sampai ada pihak ketiga yang bermain. Apalagi kalau lahan ini sampai dijadikan Mall.

 

" Jika nantinya relokasi pasar dijadikan alasan untuk kepentingan investor besar, nantinya akan berhadapan dengan kami, karena pasar ini menghidupi ratusan orang " tegasnya.
 

 

Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi VI Adang Daradjatun juga mengapresiasi kinerja dari para Bank BUMN dengan program KUR nya.
Namun, menurut Adang,  tidak hanya selesai pada dari banyaknya partisipasi masyarakat meminjam uang di Bank. Perlu adanya pendampingan yang kuat terhadap mereka.

 

"  Setelah saya meninjau di pasar ini, ada juga pedagang yang takut untuk meminjam uang di Bank, menurut saya ini adalah persoalan mental, harus ada spirit yang kuat kepada mereka. Makanya saya mengusulkan agar pendampingannya diperkuat" kata Adang saat diwawancarai.

 

Direktur Manajemen Risiko BRI, Randi Anto mengatakan, Pemerintah telah menetapkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 9% mulai 4 Januari 2016, dari sebelumnya 12%. Kebijakan ini dilakukan untuk mendorong pengembangan sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

 

Ditambahkannya, KUR terdiri dari KUR Mikro, KUR Ritel, dan KUR TKI. Besaran KUR yang disalurkan berbeda-beda tergantung jenis KUR dan bank penyalur KUR. Sebagai contoh BRI. KUR Mikro BRI adalah Kredit Modal Kerja  Investasi dengan plafond s.d Rp 25 juta.

 

" KUR Mikro BRI ini yang paling terjangkau oleh masyarakat, karena tidak ada kolateral. Sehingga rakyat kecilpun bisa ikut program ini.
Untuk Jawa Tengah, BRI telah menyiapkan dana tambahan sekitar 500 milyar untuk program KUR ini" jelasnya.

 

Hadir dalam kunjungan pasar tersebut, Direksi Kementerian Perdagangan, Dinas Pasar, Direksi PT.BRI, Bank Mandiri, PT.BNI, PT.BTN, dan Bank Jateng.(jk,mp), foto : jaka/hr.

BERITA TERKAIT
KAI Didorong Inovasi Layanan Pasca Rombak Komisaris dan Direksi
15-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menyambut baik pergantian Komisaris dan Direksi PT Kereta Api Indonesia...
Puluhan Ribu Ton Gula Menumpuk di Gudang, Pemerintah Harus Turun Tangan
11-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menyoroti kondisi sejumlah gudang pabrik gula di wilayah Situbondo dan...
Koperasi Merah Putih adalah Ekonomi yang Diamanahkan Oleh Founding Fathers Kita
06-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta– Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang...
Legislator Kritik PLN yang Utang 156 M Setiap Hari
05-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menyoroti soal lonjakan utang PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau...